Close

Bupati : Penyelenggaraan Pemerintahan Berubah Akibat Covid 19

DISKOMINFOSTANDI, MAHULU – Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh mengungkapkan hingga tanggal 10 Maret yang lalu, situasi penyelenggaraan pemerintahan, baik nasional maupun daerah, masih berlangsung dalam suasana normal. Namun situasi mendadak berubah sehubungan dengan masuknya wabah Covid-19 ke wilayah tanah air secara beruntun.

Hal itu disampaikan Bupati Mahakam Ulu dalam sambutannya pada acara Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam dan serah terima jabatan Sekretaris Daerah, yang dilaksanakan di Balai Adat Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Senin (6/4).

Lalu pada tanggal 16 Maret 2020, lanjutnya, Pemerintah menerbitkan kebijakan Work From Home. Dengan kebijakan itu, Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 360/K.246/2020, tanggal 20 Maret 2020, tentang Penetapan Daerah Kalimantan Timur Sebagai Daerah yang berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) Akibat Pandemi Covid-19, sedangkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan padat Karya Tunai di Desa. Pada tanggal 29 Maret 2020, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran No. 440/2622/SJ, tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah. Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Kebijakan tentang Work From Home, Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut di atas sudah kita jadikan sebagai bagian dari landasan hukum untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati Mahakam Ulu Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,” ungkap Bonifasius.

Lebih jauh dikatakannya, diluar perkiraan, situasi dan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia setelah membatasi mobilitas manusia antar lokasi sejak tanggal 16 sampai dengan 31 Maret 2020, justru memperlihatkan tendensi yang mengharuskan untuk semakin waspada dan memperkuat sendi-sendi kebijakan kemasyarakatan, khususnya dibidang kesehatan dan bidang pendapatan masyarakat.

Selain itu, apabila dilihat dari agenda kerja pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan berbagai penjadwalan ulang atas sejumlah program dan kegiatan tertentu. Ini terjadi karena banyak program dan kegiatan yang seyogyanya sudah bisa kita laksanakan antara waktu tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 21 April, harus ditunda sehubungan dengan upaya pencegahan penularan wabah corona antar manusia.

Kebutuhan untuk melakukan penjadwalan ulang kegiatan ini tidak hanya berlaku di tingkat Pemerintah Daerah saja, lanjutnya, tapi juga terjadi pada setiap OPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kampung. Langkah pendampingan dan pengarahan Penjabat Sekda terhadap upaya penjadwalan ulang ini akan sangat memakan waktu, membutuhkan rapat koordinasi tatap muka serta melibatkan banyak pejabat dan staf.

Pada saat yang sama, ketentuan tentang Working From Homeserta pembatasan pertemuan dan rapat secara fisik di satu tempat masih berlaku. Karena itu, Penjabat Sekretaris Daerah harus menyusun satu kesepakatan dengan setiap Kepala OPD untuk melakukan penjadwalan ulang dimaksud secara berurutan.

“Untuk itu tanpa mengurangi penghormatan kita terhadap ketentuan tentang pembatasan pertemuan dan rapat-rapat, saya memberikan diskresi kepada Penjabat Sekda untuk melakukan rapat terbatas dengan pimpinan OPD. Namun jumlah peserta rapat harus dibatasi dan tempat duduk harus berjarak minimal 1.5 meter antar setiap orang. Selain itu, mewajibkan Penjabat Sekda untuk melakukan koordinasi, memberikan arahan serta meminta bahan yang diperlukan melalui saluran komunikasi selular tercatat, yakni melalui pesan singkat atau layanan aplikasi pesan seperti Whatsapp,” ungkap Bonifasius.

Penulis : Alex, SH

Editor : Adrianus Imat, S.Hut

Related Posts