Close

TIGA BADAN BARU KEBERADAANNYA SANGAT URGENSI  

–  Dalam membantu penyelenggaraan beberapa urusan pemerintahan  

DISKOMINFOSTANDI, MAHULU – Pengusulan pembentukan dan penambahan tiga badan baru, dikarenakan keberadaannya sangat urgensi sekali karena dalam keadaan tertentu atas kebutuhannya dalam penyelenggaran beberapa urusan pemerintahan.

Urgensi ini disampaikan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh dalam nota pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyampaian Ranperda Prakarsa Pemerintah Daerah Perubahan atas  Peraturan Daerah (Perda) No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dihadapan anggota DPRD Mahakam Ulu pada acara Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahulu, di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Senin, (26/5).

Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh didampingi  Wakil Bupati Mahulu Y Juan Jenau menyerahkan dokumen Nota Pengantar Ranperda kepada pemimpin sidang Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan yang didampingi Wakil Ketua DPRD Mahulu Tiopilus Hanye.

Pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah mengamanatkan setiap kabupaten kota untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). Untuk Kabupaten Mahakam Ulu dengan tipologi B untuk daerah yang memiliki 2 sampai 3 kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan dengan melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan perbatasan daerah.

Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kemudian dibentuk menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dan sesuai evaluasi kelembagaannya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk Kabupaten Mahakam Ulu dengan tipologi B.

Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, kepada Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota agar segera dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan hasil kesepakatan kesepahaman BPBD Provinsi bersama BPBD 10 kabupaten kota pada rapat koordinasi penanggulangan bencana se Provinsi tahun 2020. terkait belum terbentuknya BPBD di Kabupaten Mahakam Ulu.

“Mengingat sebagaimana penjelasan terhadap tingkat urgensi pembentukan ketiga perangkat daerah tersebut dalam peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan sesuai dengan amanat perundangan, maka besar harapan agar proses pembahasan dan pengesahannya dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dapat diimplementasikan dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu,” pinta Bonifasius. (Alex/AI)

Related Posts