Close

BUPATI MEMBACAKAN LANGSUNG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH TA 2019

DISKOMINFOSTANDI – Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh membacakan langsung Nota Pengantar Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah APBD Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019. Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu, diruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Selasa (07/7)

(dari kiri) Wakil Bupati Y. Juan Jenau Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh, Ketua DPRD Novita Bulan Wakil Ketua I Tiopilus Hanye, dan Wakil Ketua II Martin Hat L saat rapat paripurna VI masa sidang II

Rapat dipimpin Ketua DPRD Novita Bulan, didamping Wakil Ketua I Tiopilus Hanye, dan Wakil Ketua II Martin Hat L, serta Wakil Bupati Y. Juan Jenau

Dalam kesempatan yang istimewa tersebut Bupati menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Mahakam Ulu TA 2019 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta pasal 320 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang pada intinya menyatakan bahwa kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh didampingi Wakil Bupati Y. Juan Jenau menyerahkan nota pengantar raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Mahakam Ulu T.A 2019 kepada Ketua DPRD Novita Bulan yang didampingi Wakil Ketua I Tiopilus Hanye, dan Wakil Ketua II Martin Hat L

Bupati juga menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah APBD Mahakam Ulu Tahun anggaran 2019 yang disampaikan kepada DPRD sesuai dengan laporan yang diaudit oleh BPK RI.

“Dalam memenuhi ketentuan teknis, maka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan kepada DPRD pada rapat Paripurna ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sejak Tanggal 17 Januari 2020 S/D 17 Februari 2020, dan pada tanggal 23 Juni 2020 telah disampaikan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”ungkap Bupati

Bupati berharap kepada DPRD agar dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Mahakam Ulu.“Diharapkan setelah pembahasan secara menyeluruh, dewan yang terhormat dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” harap Bonifasius

Hadir dalam rapat para anggota DPRD Bo Himang, A. Kelawing Bayau, Dalmasius, Welibroldus Huvat, Weny, Geh Luhat, Videlis Takwan Kuway, Devung Paran, Kerawing Lawing, Martina Luaq, Milang Higang, Jaang dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mahulu. (Tului/Al)

Related Posts