Close

PENERAPAN KEBIJAKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN MAHAKAM ULU MASIH PERLU DIKAJI

DISKOMINFOSTANDI – Penerapan Transaksi secara Elektronik melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) dan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Kabupaten Mahakam Ulu dalam waktu dekat akan dikaji penerapannya dan untuk saat masih memerlukan proses dan memang sudah termasuk dalam wacana.

Pj. Sekda Stephanus Madang didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Paulus Liah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gerry Gregorius saat webinar ETP

Disampaikan Pj. Sekda Stephanus Madang saat diwawancarai oleh Tim Diskominfostandi Mahakam Ulu, seusai mengikuti vidcon dengan Kemendagri mengenai percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah menuju era new normal, yang dilaksanakan di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Rabu (08/7).

“Mungkin kita dalam waktu dekat ini akan kita kaji penerapannya di Kabupaten kita yang jelas ini masih memerlukan proses, memang wacana ini semua sudah ada jadi dari pihak BI maupun BPDsudah ada menghubungi kita dalam konteks untuk pengembangan QRIS maupun ETP ini di Kabupaten Mahakam Ulu” ungkap Madang

Ditambahkannya, karena ini nantinya akan menjadi kebijakan nasional dan daerah, cuma untuk saat ini kendala kita selama ini telekomunikasi dan jaringan, dimana penerapan ETP ataupun QRIS ini harus menggunakan Teknologi Informasi (IT) yang harus kita dikembangkan ini perlu diperkuat untuk mempermudah kelancaran aplikasi ETP mau QRIS tersebut

Dalam Vidcon tersebut nampak hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Paulus Liah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gerry Gregorius, Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB) Toni Imang, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DisKominfostandi) Nasution Hibau Djaang. (TULUI/AI)

Related Posts